Asas pengelolaan barang milik negara
WebABSTRAK: Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah agar dalam pelaksanaannya dapat dikelola secara optimal, efektif, dan efisien, sehingga perlu dilakukan perubahan. Web“Pengguna Barang Milik Negara berwenang dan bertanggung jawab mengamankan dan memelihara Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya.” Itulah bunyi …
Asas pengelolaan barang milik negara
Did you know?
http://bbuskp.karantina.pertanian.go.id/asset/gallery/documents/laporan_aset_bmn_2024_1593154964.pdf WebSemua aktivitas dalam rangka pengelolaan BMN dapat dilakukan dengan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas serta …
Web30 giu 2024 · Kasubdit KNL III, Direktorat Kekayaan Negara Lain-Lain. 2009."Beberapa Prinsip Dasar Dan International Best Practices Dalam Pengelolaan Kekayaan Negara Berupa Aset". Diakses pada 28 Oktober 2024 ... Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) senantiasa berupaya menjadi pengelola Barang Milik Negara (BMN) yang optimal, efektif, dan efisien. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
Web5. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah. 6. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, WebPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 12 ...
Web24 giu 2012 · PEJABAT PENGELOLAAN BMN/D Menteri Keuangan selaku BUN adalah Pengelola Barang Milik Negara Gubernur/bupati/walikota Pemegang Kekuasaan …
Web19 ott 2024 · W ogłoszonym w dniu 23 stycznia 2013 r. programie „Lepsze regulacje 2015” Rada Ministrów zobowiązała się m.in. do doskonalenia systemu tworzenia prawa. Cel ten powinien być osiągnięty m.in. przez... the bridge cafe shawlandsWebFungsi aset eks BPPN sebagai sarana pengembalian dana pemerintah yang telah disalurkan dalam program rekapitalisasi perbankan tersebut selanjutnya dijembatani … the bridge cafe stonehouseWebdan tertib asas dalam pengelolaan Barang Milik Negara. Pasal 10 Pengelolaan teknis dan adminstrasi Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 … the bridge cafe timperleyWeb8 set 2024 · JAKARTA, Humas BPK - Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I, Hendra Susanto menekankan pentingnya pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.. Anggota BPK mengatakan, beberapa hasil pemeriksaan yang … the bridge cafe mordiallocWebAdapun asas-asas pengelolaan keuangan negara sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 2 Abdul Latif, 2014, Hukum Administrasi (Dalam ... Barang Milik Negara adalah 3 Muhammad Djafar Saidi, 2014, Hukum Keuangan Negara, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 21. 4 Abdul Latif, Op.cit., hlm. 217. the bridge cafe todmordenWebPengelolaan BMN dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Dalam hal ini pengelolaan BMN meliputi: 1. Perencanaan ... Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pengertian the bridge cafe water streetWeb28 lug 2011 · Asas Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Dasar atau asas pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan Penjelasan Peraturan … the bridge called my back